Komite Percepatan Transformasi Digital menggelar sosialisasi tentang perluasan digitalisasi bantuan sosial di ruang pertemuan Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Jumat (24/04/2026).

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk PJ Sekretaris Daerah Kota Padang, Asisten Pemerintahan Kota Padang, Staf Ahli Wali Kota Padang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Acara ini dihadiri oleh Mensuseno, S.E., M.A., Plh. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan Kemenpan RB, yang bertindak sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan tersebut, Mensuseno menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial, serta bagaimana implementasinya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data dalam sistem bantuan sosial di Indonesia.

"Melalui digitalisasi, kita berharap dapat memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta memberikan kemudahan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan," ujar Mensuseno dalam pemaparannya.

Kota Padang sendiri menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai lokasi piloting untuk digitalisasi bantuan sosial, bersama dengan 42 kabupaten/kota lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kota Padang juga terlibat dalam Koordinator Wilayah I, yang mencakup beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat.

Pentingnya Digitalisasi untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor sosial. Dengan digitalisasi, diharapkan ada peningkatan transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada berbagai stakeholder terkait peran serta mereka dalam mendukung kesuksesan program digitalisasi bantuan sosial di daerah ini. Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, OPD, serta LSM dapat mendukung implementasi yang lebih luas dan tepat sasaran di masa depan.

"Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan cara kita berinteraksi dengan data. Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, semua pihak dapat lebih memahami peran mereka dalam mendukung digitalisasi bantuan sosial," tambah Mensuseno.

Dengan adanya digitalisasi ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial, akan semakin efektif dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang lebih transparan dan efisien.

Dengan langkah ini, Kota Padang semakin menunjukkan komitmennya untuk menjadi salah satu pelopor dalam transformasi digital di Indonesia, khususnya dalam bidang sosial.