PADANG — Pemerintah Kota Padang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran melalui transformasi digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam program Padang Menyapa di RRI Pro 1 Padang dengan tema Transformasi Digital Penyaluran Bansos: Padang Jadi Percontohan, Rabu (29/04/2026)

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Kota Padang telah ditetapkan sebagai salah satu daerah piloting digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat. “Tujuan utama digitalisasi bansos adalah memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Eri Sendjaya mengungkapkan, berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, rata-rata lebih dari 50 persen bantuan sosial di Indonesia masih belum tepat sasaran. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan pembenahan sistem penyaluran bansos secara digital.

Sebagai percontohan awal, Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan digitalisasi bansos sejak tahun 2025 dan menunjukkan hasil yang signifikan. Keberhasilan tersebut kemudian direplikasi ke daerah lain. Saat ini, sekitar 42 kabupaten/kota di Indonesia telah ditetapkan sebagai piloting digitalisasi bansos, termasuk Kota Padang.

“Kota Padang telah mempersiapkan tim percepatan sekaligus membentuk 1.750 agen pendamping digitalisasi bansos yang akan membantu masyarakat di lapangan,” tambah Eri. Di Kota Padang sendiri, tercatat lebih dari 40 ribu penerima manfaat dari berbagai jenis bantuan sosial.

Sistem piloting digitalisasi bansos ini akan terintegrasi dengan berbagai basis data nasional, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, perpajakan, serta data administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Integrasi ini menjadi dasar dalam menilai kelayakan penerima bansos secara objektif dan transparan.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang, Teddy Antonius, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa perluasan piloting digitalisasi bansos di Sumatera Barat menjadi tantangan sekaligus peluang. “Di Sumatera Barat, Kota Padang menjadi salah satu daerah perluasan piloting ini. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita untuk memastikan kesiapan data kependudukan,” ujarnya.

Teddy menjelaskan, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang telah mencapai lebih dari 34 persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Capaian ini menjadi yang tertinggi dan menjadi salah satu indikator penunjukan Kota Padang sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat.

“IKD memiliki beberapa persyaratan, di antaranya masyarakat sudah melakukan perekaman KTP-el, memiliki smartphone, dan melakukan aktivasi IKD melalui operator. Bagi masyarakat yang telah mengaktifkan IKD proses digitalisasi bansos dapat dilakukan secara madniri. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki IKD, misalnya karena tidak memiliki smartphone, proses digitalisasi bansos tetap dapat dilakukan melalui agen pendamping,” jelas Teddy.

Melalui transformasi digital ini, Pemerintah Kota Padang berharap penyaluran bansos ke depan semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial pemerintah.